Kejaksaan: Kasus Sisminbakum Rugikan Negara

TEMPO/Adri Irianto

TEMPO Interaktif, Jakarta- Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) M. Amari mengatakan, pihaknya tetap menganggap pengadaan layanan Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, merugikan keuangan negara. "Kami masih konsisten," kata dia di Kejaksaan Agung, Jumat (4/3). 

Menurut Amari, anggapan Pidsus tersebut sesuai amar putusan Mahkamah Agung untuk Yohanes Waworuntu, eks Direktur PT Sarana Rekatama Dinamika, rekanan Kementerian dalam pengadaan Sisminbakum. Dalam amar putusannya, Yohanes diminta mengganti Rp 378 miliar ke kas negara. 

Sebelumnya, tersangka kasus Sisminbakum, mantan Menteri Hukum Yusril Ihza Mahendra, minta kasusnya dihentikan Kejagung. Sebab MA dalam amar putusannya untuk terdakwa Sisminbakum, Mantan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Romli Atmasasmita, menyatakan Sisminbakum tidak merugikan keuangan negara. 

Perbedaan amar putusan Yohanes dengan Romli membuat Kejaksaan memerlukan waktu lebih dari sebulan untuk menimbang apakah perkara Sisminbakum atas nama Yusril akan dilimpahkan ke pengadilan ataukah tidak. Namun Amari memastikan, tak lama lagi Kejaksaan akan menetapkan putusan. "Sebentar lagi final," kata dia. 

Seperti diberitakan, kerugian negara akibat proyek Sisminbakum ditaksir mencapai Rp 378 miliar. Nilai itu merupakan akumulasi uang yang terkumpul antara tahun 2001-2008. Dalam proyek Sisminbakum, 90 persen biaya akses mengalir ke PT SRD milik Gerard Yakobus dan Yohanes Waworuntu. Sedangkan Koperasi Pengayoman Karyawan Departemen Hukum dan HAM hanya kebagian sisanya.


sumber : http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2011/03/04/brk,20110304-317691,id.html