Busyro Muqoddas Minta Remisi untuk Koruptor Dihapus

Busyro Muqoddas. TEMPO/Aryus P Soekarno 

TEMPO Interaktif, Jakarta- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Busyro Muqoddas, meminta pemerintah tidak lagi memberi remisi atau potongan masa tahanan bagi terpidana korupsi. Bahkan Busyro meminta negara mengamandemen Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengatur ketentuan remisi itu. Alasannya, pemberian remisi terhadap koruptor bukanlah pendidikan yang bagus untuk masyarakat. "Dari dulu saya tidak setuju kasus korupsi pakai remisi dan sejenisnya," kata Busyro di kantornya, Jumat (4/3).

Seorang koruptor yang telah mendapat vonis, lanjut dia, seharusnya menjalani masa hukuman sampai habis. "Masak seorang koruptor dihukum, dengan potongan remisi tahu-tahu ngejedul methungul (mendadak nongol). Selesai, pesta. Ini menyakitkan," kata dia.

Atas dasar itu, Busyro menegaskan bila remisi harus dihapuskan, khususnya koruptor. Bahkan mantan Ketua Komisi Yudisial menginginkan adanya hukuman sosial bagi pelaku korupsi. "Misalnya, membersihkan gereja di hari Minggu, membersihkan masjid di hari Jumat. Kalau perlu menggunakan baju tahanan," ujarnya.

Dalam Program Legislasi Nasional 2011, lanjut dia, seharusnya anggota Dewan memasukkan Undang-Undang Pemasyarakatan itu dalam daftar revisi. "Bukan mengutak-atik Undang-Undang KPK," kata Busyro.

sumber : http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2011/03/04/brk,20110304-317714,id.html